WALHI Jambi Deklarasikan Gerakan Politik Lingkungan Hidup, Ini Cita-citanya  

JAMBERITA.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Jambi menggelar temu rakyat dan konsolidasi daerah gerakan politik lingkungan hidup, di Gedung Aula Asrama Haji, Kamis (28/2/2019).

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nurhidayati (Yaya) gerakan lingkungan hidup adalah politik agenda bukan politik partisan atau memihak ke satu pihak. Akan tetapi secara bersama sama menyuarakan agenda angenda politik strategis bagi masyarakat maupun lingkungan.

"Agenda ini penting, karena kalau kita perhatikan berbagai kerusakan lingkungan hidup," paparnya dihadapan ratusan masyarakat dan para Caleg yang hadir dalam agenda ini.

Untuk itu dirinya menyatakan, agar kiranya para Caleg yang hadir ketika nantinya duduk di parlemen dapat benar benar memperjuangkan agenda dan kepentingan rakyat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya, para tamu undangan beserta yang hadir dalam agenda politik lingkungan hidup ini melakukan aksi deklarasi bersama WALHI Jambi.

Dinyatakannya, mereka dari individu individu, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki cita cita perubahan bangsa ini kearah yang lebih baik dan memiliki komitmen memperkuat gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia demi keadilan ekologis.

"Mendeklarasikan bersama perjuangan kami untuk memastikan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan, antara lain, perempuan petani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan miskin kota dengan agenda politik lingkungan hidup," terangnya.

Mereka menegaskan, akan berkomitmen mendorong lahirnya kebijakan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat dan perlindungan wilayah kelola rakyat dari ancaman industri ekstraktif (tambang, perkebunan sawit, kebun kayu/HTI maupun pembangunan infrastruktur skala besar," paparnya.

Lalu, siap mendorong pelibatan aktif masyarakat, khususnya masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan buruh kaum, miskin kota dalam setiap perencanaan pengambilan kebijakan dan implementasi program pembangunan yang berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak.

"Mendorong lahirnya kebijakan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup guna mewujudkan hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat, mendorong percepatan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan hidup," tuturnya.

Mereka juga akan mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang bertujuan mengemban usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang berbasiskan semangat kolektif dan kearifan lokal, serta mendorong kebijakan penghentian semua bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan agraria.

"Mendorong implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan dan daerah, tangkapan air serta ekosistem esensial seperti, ekosistem Rawa gambut ekosistem karst, dan mendorong terwujudnya keadilan dan kedaulatan energi," tambahnya.

"Mendorong kebijakan pembangunan yang mengurangi resiko bencana dan dampak perubahan iklim, mendorong kebijakan untuk memperkuat agenda kedaulatan perempuan atas lingkungan hidup dan sumber daya alam," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi